BIMTEK BIDANG KEPEGAWAIAN

1. Bimtek Analisis Jabatan dan Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS dan Aplikasinya Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Kepala BKN No. 01 Tahun 2013 serta Simulasi (baca selengkapnya)

2. Bimtek Kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 19 Th.2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2010 (baca selengkapnya)

3. Bimtek Strategi Penyusunan Renstra dan Renja SKPD (baca selengkapnya)

4. Bimtek Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggung-jawaban Penggunaan dana Perjalanan Dinas sistem At Cost (baca selengkapnya)

5. Bimtek Penilaian Prestasi Kinerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Sesuai PP NO. 46 Tahun 2011 dan Perka BKN NO. 1 Tahun 2013 serta Sosialisasi UU NO. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (baca selengkapnya)

Bimtek Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggung-jawaban Penggunaan dana Perjalanan Dinas sistem At Cost

Berdasarkan permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan memberi opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Salah satu temuan yang sering dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK adalah Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, baik yang dilakukan oleh Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah maupun oleh DPRD. 

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif pada Sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas maka Media Riset, Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Kajian Indonesia (LKI) akan melaksanakan Bimtek Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggung-jawaban Penggunaan dana Perjalanan Dinas sistem At Cost diselenggarakan pada:

Bimtek Perjalanan dinas tentang Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggung-jawaban Penggunaan dana Perjalanan Dinas sistem At Cost di laksanakan secara swadana dengan biaya kontribusi Rp. 4.500.000,- (termasuk penginapan 3 malam Twin Sharing, Tas, Coffee Break, Lunch dan Makan malam) untuk setiap peserta/Angkatan. Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi Telp./Fax. (021) 4307181 (Kontak Pesan. 082387444441).

Catatan :

• Diskon (1 Juta / Peserta Untuk 10 Pendaftar Pertama) untuk peserta Bimtek Perjalanan dinas

Bimtek Strategi Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. 

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. 

Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN 

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Media Riset, Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Kajian Indonesia(LKI) akan melaksanakan Bimtek Strategi Penyusunan Renstra dan Renja SKPD diselenggarakan pada:

Bimtek Strategi Penyusunan Renstra dan Renja SKPD di laksanakan secara swadana dengan biaya kontribusi Rp. 4.500.000,- (termasuk penginapan 3 malam Twin Sharing, Tas, Coffee Break, Lunch dan Makan malam) untuk setiap peserta/Angkatan. Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi Telp./Fax. (021) 4307181 (Kontak Pesan. 082387444441).

Catatan :

• Diskon (1 Juta / Peserta Untuk 10 Pendaftar Pertama) untuk peserta Bimtek Strategi Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Bimtek Kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 19 Th.2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2010

Perubahan yang mendasar pada penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian dilanjutkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004. 

Perubahannya mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten / kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/ Walikota. 

Di dalam Pasal 120 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, “Perangkat daerah kabupaten / kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan Kelurahan”. Pasal tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu :

1. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, Kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat Camat bekerja.
2. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Dalam rangka pemantapan pemahaman bagi aparatur pemerintah kami akan menyelenggarakan Bimtek Kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 19 Th.2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2010 diselenggarakan pada:

Bimtek Kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 19 Th.2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 2010 di laksanakan secara swadana dengan biaya kontribusi Rp. 4.500.000,- (termasuk penginapan 3 malam Twin Sharing, Tas, Coffee Break, Lunch dan Makan malam) untuk setiap peserta/Angkatan. Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi Telp./Fax. (021) 4307181 (Kontak Pesan. 082387444441).

Catatan :

• Diskon (1 Juta / Peserta Untuk 10 Pendaftar Pertama) untuk peserta Bimtek Kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah

Bimtek Analisis Jabatan dan Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS dan Aplikasinya Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Kepala BKN No. 01 Tahun 2013 serta Simulasi

Untuk Bimtek Analisis Jabatan dan Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Seiring makin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah maka diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah Pengembangan SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah. Untuk itu suatu analisis jabatan atau analisis pekerjaan sangat diperlukan untuk menempatkan pegawai yang tepat dengan diskripsi pekerjaannya. 

Analisis jabatan merupakan proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan pengkajian data jabatan menjadi informasi jabatan dalam rangka pendayagunaan aparatur pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kami mengundang bapak/ibu untuk hadir dan mengikuti Bimtek Analisis Jabatan dan Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS dan Aplikasinya Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Kepala BKN No. 01 Tahun 2013 serta Simulasi diselenggarakan pada:

Bimtek Analisis Jabatan dan Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS dan Aplikasinya Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Kepala BKN No. 01 Tahun 2013 serta Simulasi di laksanakan secara swadana dengan biaya kontribusi Rp. 4.500.000,- (termasuk penginapan 3 malam Twin Sharing, Tas, Coffee Break, Lunch dan Makan malam) untuk setiap peserta/Angkatan. Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi Telp./Fax. (021) 4307181 (Kontak Pesan. 082387444441).

Catatan :

• Diskon (1 Juta / Peserta Untuk 10 Pendaftar Pertama) untuk peserta Bimtek Analisis Jabatan dan Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS

BIMTEK BIDANG CAMAT / KELURAHAN / DESA

BIMTEK BIDANG CAMAT / KELURAHAN / DESA  

Berikut Jadwal Bimtek BIMTEK BIDANG CAMAT / KELURAHAN / DESA

1. Tugas Dan Tanggungjawab Camat/Lurah/Kades Selaku Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 dan Permendagri No. 54 Tahun 2011 (baca selengkapnya)

2. Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada APBDesa. (baca selengkapnya)

3. Sistem Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (baca selengkapnya)

Bimtek tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada APBDesa.

Bimtek dan Diklat tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa 

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. 

Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.Di sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar-rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. 

Para perangkat Desa selalu dikonstruksi sebagai “pamong Desa” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat Para pamong Desa beserta elite Desa lainnya dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga Desa.

Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kami mengundang bapak/ibu untuk hadir dan mengikuti Bimtek dan Diklat tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada APBDesa akan dilaksanakan pada:

Bimtek dan Diklat tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa pada APBDesa di laksanakan secara swadana dengan biaya kontribusi Rp. 4.500.000,- (termasuk penginapan 3 malam Twin Sharing, Tas, Coffee Break, Lunch dan Makan malam) untuk setiap peserta/Angkatan. Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi Telp./Fax. (021) 4307181 (Kontak Pesan. 082387444441).

Catatan :

• Diskon (1 Juta / Peserta Untuk 10 Pendaftar Pertama) untuk peserta Bimtek dan Diklat tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa

Bimtek dan Diklat tentang Tugas Dan Tanggungjawab Camat Selaku Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 dan Permendagri No. 54 Tahun 2011

Bimtek dan Diklat tentang Tugas Dan Tanggungjawab Camat/Lurah/Kades

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

• Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
• Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. 
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. 
• Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 
• Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 
• Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 
• Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. 
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun. 

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Media Riset, Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Kajian Indonesia(LKI) akan melaksanakan Bimtek dan Diklat tentang Tugas Dan Tanggungjawab Camat/Lurah/Kades Selaku Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 dan Permendagri No. 54 Tahun 2011 akan diselenggarakan pada:

Bimtek dan Diklat tentang Tugas Dan Tanggungjawab Camat/Lurah/Kades Selaku Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008 dan Permendagri No. 54 Tahun 2011 di laksanakan secara swadana dengan biaya kontribusi Rp. 4.500.000,- (termasuk penginapan 3 malam Twin Sharing, Tas, Coffee Break, Lunch dan Makan malam) untuk setiap peserta/Angkatan. Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi Telp./Fax. (021) 4307181 (Kontak Pesan. 082387444441).

Catatan :

• Diskon (1 Juta / Peserta Untuk 10 Pendaftar Pertama) untuk peserta Bimtek dan Diklat tentang Tugas Dan Tanggungjawab Camat/Lurah/Kades